Memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi, sesuai dengan Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Karena itu, Hak atas informasi yang terbuka menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, dan hak warga negara lainnya. Melalui pemenuhan hak itu, diharapkan akan dapat memastikan peningkatan kualitas hidup warga negara.
PPID Desa Langkidi dalam upaya mewujudkan Pelayanan Informasi yang baik dan transparan, telah memasang baliho APBDes (baik info grafis rencana pelaksanaan maupun realisasi penggunaannya) di luar kantor desa agar dapat dilihat oleh masyarakat luas. Selain itu, PPID Desa Langkidi juga memasang X-Banner baik itu berupa prosedur pelayanan, tatacara penggunaan aplikasi, info realisasi kinerja pemerintah desa sampai dengan informasi berupa dokumentasi kegiatan di desa Langkidi baik dalam pemerintahan, pemberdayaan masyarakat hingga proses pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemeritah Desa.
Dengan adanya alat peraga tersebut baik baliho, X-banner dan spanduk, masyarakat dapat mengetahui rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa, serta dapat memantau perkembangan pelaksanaannya serta mendapat informasi mengenai bentuk dan prosedur pelayanan yang akan mereka lakukan.
